Kode Etik Jurnalistik

.

A. Kode Etik Jurnalistik

1. Kode Etik

Media massa pers berperan membina dan mengembangkan pendapat umum (opini publik), menumbuhkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara positif dan konstruktif, serta mengembangkan komunikasi timbal balik antara kekuatan sosial masyarakat. Lebih jauh lagi media massa pers ikut pula berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan sistem politik demokratis.

Maka dalam menjalankan peranannya, pers sebagai salah satu modal bangsa menggunakan aturan main (rules of the game) pers nasional, sebagai berikut:

  1. Landasan idiil : Falsafah Pancasila
  2. Landasan konstitusi : UUD 1945 Pasal 28
  3. Landasan yuridis : undang-undang pokok pers, UU No. 48 Tahun 1999
  4. Landasan profesional : Kode etik jurnalistik
  5. Landasan etis : Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat

Oemar Seno Adji, dalam bukunya “Hukum Kebebasan Pers”, mengutip J.C.T. Simorangkir, menyimpulkan mengenai kebebasan pers Indonesia, senagai berikut:

a. Hukum Indonesia telah mengakui/mengatur/menjamin perihal kebeasan pers.
b. Kebeasan pers di Indonesia tidaklah dapat dilihat/diukur semata-mata dengan kaca mata/ukuran luar negeri.
c. Ciri kebebasan pers Indonesia adalah:

1) Pers yang bebas dan bertanggung jawab,
2) Pers yang sehat,
3) Pers sebagai penyebar informasi yang objektif,
4) Pers sebagai penyalur aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi serta partisipasi masyarakat,
5) Pers yang melakukan kontrol sosial yang konstruktif,
6) Terdapat interaksipositif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

d. Kebebasan pers diakui, dijamin, dan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Pers sebagai salah satuunsur media massa yang hadir ditengah masyarakat bersama dengan lembaga masyarakat lainnya harus mampu menjadikan diri sebagai forum pertukaran pikiran, komentar, dan kritik yang bersifat menyeluruh dan tuntas tidak membedakan kelompok, golongan, dan etnis maupun agama.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya yang strategis, pers melalui organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)telah menetapkan Kode Etik Kewartawanan. Kode etik semacam ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dimana organisasi yang mewadahinya adalah Persatuan Djurnalis Indonesia (PERDI).

Kode etik jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya.

2. Penyimpangan kode etikjurnalistik oleh berbagai media

Contoh penyalahgunaan itu adalah sebagai berikut:

a. Penyiaran berita/informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik
b. Peradilan oleh pers (trial by press)
c. Membentuk opini yangmenyesatkan
d. Bentuk tulisan/siaran bebas yang bersifat provokatif
e. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pidana

3. Upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers

Ciri khas sistem pers adalah:

a. Integrasi (integration),
b. Keteraturan (regularity),
c. Keutuhan (wholeness),
d. Organisasi (organization),
e. Kohernsi (coherence),
f. Keterhubungan (connectedness)
g. Kesalingketergantungan (interdependence) dari bagian-bagiannya.

Inti permasalahan dalam sistem kebebasan pers adalah sistem kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (freedom of expression) di negara-negara Barat atau sistem kemerdekaan untukmengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945.

Paham dasar sistem pers Indonesia tercermin dalam konsideran undang-undang pers, yang menegaskan bahwa “Pers Indonesia (nasional) sebagai wahana komunikasi massa,penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.”

UU No. 40 Tahun 1999, pada tanggal 23 september 1999, dan dimuat pada Lembaran Negara RI tahun 1999 no. 1666. Perubahan yang mendasar atas undang-undang sebelumnya. Hal ini agar dimaksudkan agar pers dapat berfungsi maksimal sebagai mana yang diamanatkan Pasal 28 UUD 1945. Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

B. Kebebasan Pers dan Dampaknya

Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun secara lisan,melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan pers dituntut tanggung jawabnya untuk menegakan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat, bukan untuk merusakkannya. Kebebasan harus disertai tanggung jawabsebab kekuasaan yang beasr dan bebas yang dimliki manusia mudah sekali disalahgunakan dan dibuat semena-mena. Demikian juga pers harus mempertimbangkan apakah berita yang disebarkandapat menguntungkan masyarakat luas atau memberi dampak positifpada masyarakat dan bangsa.

Komisi kemerdekaan pers menggariskan lima hal yang menjadi tuntutan masyarakat modern terhadap pers, yang merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers, yaitu sebagai berikut:

a. Pers dituntut untuk menyajikn laporan tentang kejadian sehari-harisecara jujur, mendalam, dan cerdas.
b. Pers dituntut untuk menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik, yang berarti pers diminta untuk menjadi wadah diskusi di kalangan masyarakat, walaupun berbeda pendapatdengan pengelola pers itu sendiri.
c. Pers hendaknya menonjolkan sebuah gambaran yangrepresentatif dari kelompok-kelompok dalam masyarakat.
d. Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan dan nilai-nilai dalam masyarakat.
e. Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh berita sehari-hari. Ini berkaitan dengan kebebasan informasi yang diminta masyarakat.

Adapun landasan hukum kebebasan pers Indonesia termaktub dalam:

a. UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
b. UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.
c. UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
2. Dampak penyalahgunaan kebebasan pers/media massa

Penyalahgunaan kebebasan berbicara dan penyampaian informasi dapat berdampak luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, antara lain.

a. Bagi kehidupan pribadi
b. Bagi kepentingan masyarakat
c. Bagi kepentingan negara

About azli ⎝⏠⏝⏠⎠ zank™

Ingin Jadi Penulis™

Posted on 7 Maret 2012, in PKBM_tag, Umum, Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: